Ketika Media Dikuasai Tokoh Politik...
Tak hanya pemilik modal yang kini menguasai media. Tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik turut latah untuk menjadi pemilik media, terutama media nasional.
Anggota Dewan Pers, Wina Armada, menyebutnya dengan istilah "juraganisme dalam pers". Pengaruh kepentingan politik, kata dia, setidaknya akan memengaruhi informasi yang diberikan. Meskipun demikian, tak semua media mengaburkan informasi dan fakta yang sebenarnya.
Terkadang wartawannya tidak berani melawan kekuasaan politik ini. Jangan sampai terjadi membuat berita partai A ini kampanye didatangi hanya 500 orang lalu ditulis 5.000 orang. "Ini tidak sesuai dengan kode etik dan terjadi di banyak pilkada," ujar Wina di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).
Menurut Wina, tidak salah jika sebuah media dikuasai oleh orang yang berkecimpung di dunia politik dan memiliki kepentingan. Namun, kepentingan itu juga perlu disaring dan tidak terus memanipulasi berita yang akan ditayangkan.
"Punya kepentingan itu tidak masalah. Walaupun miliknya tidak boleh hilangkan kode etik jurnalistik. Sepanjang tidak melanggar aturan kode etik, tidak masalah," kata Wina.
Wartawan senior Albert Kuhon mengungkapkan, media dengan pemilik tokoh politik jangan sampai memberikan berita pencitraan yang tak sesuai kenyataan. Jangan sampai nanti masyarakat kecewa pada akhirnya karena sebelum tokoh politik ini maju, namanya bagus terus, ada pencitraan.
"Ternyata setelah dipilih jadi presiden atau gubernur, mengecewakan. Sama saja dengan menipu publik," kata Kuhon.
Sosiolog UI, Tamrin Amal Tamagola, mengungkapkan, dengan adanya kepemilikan media massa oleh tokoh politik, maka untuk Pilpres 2014 bukan lagi karena capres yang kuat, melainkan juga capres yang dilihat dari pencitraan di medianya.
"Yang saya sangat khawatirkan media hanya sekadar alat corong dari pemilik kekuasaan semata untuk kepentingan politiknya. Tambah sulit lagi itu karena sekarang itu ada apa yang disebut dengan taruhan-taruhan politik. Jadi pemilik media ini juga bertarung di dalam arena politik," ujar Tamrin.
Dalam dunia pers, kata dia, tak ada tawar-menawar pemberitaan. Ada batas toleransi di mana pemilik media mengendalikan pemberitaannya. Kebebasan pers yang bertanggung jawab, kata dia, tetap yang terpenting.
"Kebebasan itu yang harus selalu diperjuangkan. Insan-insan pers harus perjuangkan bahwa kebebasan jurnalisme mereka itu sesuatu yang tidak boleh ditawar," katanya.
Pers, Jangan Biarkan Koruptor Nyaman
Anggota Dewan Pers, Wina Armada, menyebutnya dengan istilah "juraganisme dalam pers". Pengaruh kepentingan politik, kata dia, setidaknya akan memengaruhi informasi yang diberikan. Meskipun demikian, tak semua media mengaburkan informasi dan fakta yang sebenarnya.
Terkadang wartawannya tidak berani melawan kekuasaan politik ini. Jangan sampai terjadi membuat berita partai A ini kampanye didatangi hanya 500 orang lalu ditulis 5.000 orang. "Ini tidak sesuai dengan kode etik dan terjadi di banyak pilkada," ujar Wina di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).
Menurut Wina, tidak salah jika sebuah media dikuasai oleh orang yang berkecimpung di dunia politik dan memiliki kepentingan. Namun, kepentingan itu juga perlu disaring dan tidak terus memanipulasi berita yang akan ditayangkan.
"Punya kepentingan itu tidak masalah. Walaupun miliknya tidak boleh hilangkan kode etik jurnalistik. Sepanjang tidak melanggar aturan kode etik, tidak masalah," kata Wina.
Wartawan senior Albert Kuhon mengungkapkan, media dengan pemilik tokoh politik jangan sampai memberikan berita pencitraan yang tak sesuai kenyataan. Jangan sampai nanti masyarakat kecewa pada akhirnya karena sebelum tokoh politik ini maju, namanya bagus terus, ada pencitraan.
"Ternyata setelah dipilih jadi presiden atau gubernur, mengecewakan. Sama saja dengan menipu publik," kata Kuhon.
Sosiolog UI, Tamrin Amal Tamagola, mengungkapkan, dengan adanya kepemilikan media massa oleh tokoh politik, maka untuk Pilpres 2014 bukan lagi karena capres yang kuat, melainkan juga capres yang dilihat dari pencitraan di medianya.
"Yang saya sangat khawatirkan media hanya sekadar alat corong dari pemilik kekuasaan semata untuk kepentingan politiknya. Tambah sulit lagi itu karena sekarang itu ada apa yang disebut dengan taruhan-taruhan politik. Jadi pemilik media ini juga bertarung di dalam arena politik," ujar Tamrin.
Dalam dunia pers, kata dia, tak ada tawar-menawar pemberitaan. Ada batas toleransi di mana pemilik media mengendalikan pemberitaannya. Kebebasan pers yang bertanggung jawab, kata dia, tetap yang terpenting.
"Kebebasan itu yang harus selalu diperjuangkan. Insan-insan pers harus perjuangkan bahwa kebebasan jurnalisme mereka itu sesuatu yang tidak boleh ditawar," katanya.
Pers, Jangan Biarkan Koruptor Nyaman
Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola memuji kerja pers belakangan ini yang gencar memberitakan kasus-kasus korupsi yang telah meresahkan masyarakat. Menurut Tamrin, langkah pers seperti ini akan membuat para koruptor tidak tenang di mana pun mereka berada.
"Media terus memberitakan dan terus mengejar para koruptor itu kan, saya setuju. Jangan biarkan dia nyaman di mana pun, kejar terus. Media sudah lakukan itu dan itu bagus," ujar Tamrin di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).
Menurut Tamrin, media harus terbuka terhadap berbagai informasi, terutama mengenai masalah korupsi. Tak menjadi masalah jika pemberitaan itu menjadi berita sensasional, agar publik mengetahui apa yang terjadi di belakang orang-orang yang mengaku membela rakyat, tapi meraup uang negara.
"Malah itu dijadikan bahan yang sangat sensasional, sampai Angelina Sondakh enggak bisa tenang. Koruptor itu harus dibikin begitu, sudah bagus," terangnya.
Menurut Tamrin, jika ada media yang terkesan memberitakan korupsi dengan cara yang berbeda atau ditutup-tutupi, maka publik harus menyaring isi pemberitaan itu. "Jangan ditelan bulat-bulat pemberitaan kalau tidak bisa dipercaya pemberitaannya," katanya tegas.
Anggota Dewan Pers Wina Armada mengungkapkan, pers harus tetap mengawal kasus korupsi, terutama kasus-kasus besar seperti kasus Wisma Atlet Century dan mafia banggar, tetapi harus tetap memperhatikan kode etik jurnalistik.
"Pers harus terus mengawal kasus korupsi. Saya kira di sini sudah terlihat, tapi harus berimbang penberitaannya dan jangan menghakimi, tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," kata Wina.
"Media terus memberitakan dan terus mengejar para koruptor itu kan, saya setuju. Jangan biarkan dia nyaman di mana pun, kejar terus. Media sudah lakukan itu dan itu bagus," ujar Tamrin di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).
Menurut Tamrin, media harus terbuka terhadap berbagai informasi, terutama mengenai masalah korupsi. Tak menjadi masalah jika pemberitaan itu menjadi berita sensasional, agar publik mengetahui apa yang terjadi di belakang orang-orang yang mengaku membela rakyat, tapi meraup uang negara.
"Malah itu dijadikan bahan yang sangat sensasional, sampai Angelina Sondakh enggak bisa tenang. Koruptor itu harus dibikin begitu, sudah bagus," terangnya.
Menurut Tamrin, jika ada media yang terkesan memberitakan korupsi dengan cara yang berbeda atau ditutup-tutupi, maka publik harus menyaring isi pemberitaan itu. "Jangan ditelan bulat-bulat pemberitaan kalau tidak bisa dipercaya pemberitaannya," katanya tegas.
Anggota Dewan Pers Wina Armada mengungkapkan, pers harus tetap mengawal kasus korupsi, terutama kasus-kasus besar seperti kasus Wisma Atlet Century dan mafia banggar, tetapi harus tetap memperhatikan kode etik jurnalistik.
"Pers harus terus mengawal kasus korupsi. Saya kira di sini sudah terlihat, tapi harus berimbang penberitaannya dan jangan menghakimi, tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," kata Wina.
Gedung Putih Beri Lampu Hijau pada Israel
Washington (Berita Suaramedia) Gedung Putih, Jumat, menyatakan Israel harus memutuskan sendiri apakah akan masuk ke Jalur Gaza dengan menggunakan pasukan darat, atau tidak, tapi meragukan tindakan itu akan menghindari korban sipil dan menjamin aliran barang kebutuhan kemanusiaan.
Jurubicara Gedung Putih Gordon Johndroe tidak menjawab secara langsung pertanyaan mengenai apakah AS memikirkan operasi darat dapat dibenarkan atau akan berusaha untuk mencegah serangan itu. "Saya tidak ingin membicarakan mengenai operasi yang belum terjadi ... (Operasi) itu akan menjadi keputusan yang dibuat oleh Israel," katanya kepada wartawan.
"Mulai sekarang, setiap tindakan yang mereka ambil dalam keseluruhan operasi ini perlu menghindarkan jatuhnya korban sipil, dan kita juga perlu meneruskan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza," tandas Gordon.
Presiden AS George W. Bush dan Menlu Condoleezza Rice telah berhubungan secara tetap dengan PM Israel Ehud Olmert dan mengingatkan Israel mengenai kebutuhan (menghindari korban sipil) itu, kata Johndroe.
"Jadi saya kira setiap langkah yang mereka ambil, apakah itu dari udara atau di darat atau apapun sifatnya, merupakan bagian dan paket dari operasi yang sama," katanya.
Rice mengatakan kepada wartawan setelah bertemu Bush bahwa AS sedang bekerja ke arah gencatan senjata yang "dapat bertahan lama dan berkelanjutan" di Jalur Gaza, namun ia sekarang tidak berencana melakukan lawatan ke Timur Tengah untuk mengupayakan gencatan senjata.
"Kami sedang bekerja ke arah gencatan senjata yang tidak akan membolehkan hidupnya kembali status quo yang membuat HAMAS dapat terus meluncurkan roket ke luar Jalur Gaza," kata Rice.
Belum ada sinyal gencatan senjata pada hari ketujuh serangan udara Israel, yang telah menewaskan sedikitnya 424 warga Palestina dan melukai 2.000 orang lagi. Empat warga Israel tewas oleh roket Palestina.
"Jelas bahwa gencatan senjata tidak akan terjadi secepat mungkin, tapi kita membutuhkan gencatan senjata yang dapat tahan lama dan berkelanjutan," kata Rice.
Ia menyatakan HAMAS telah menolak permintaan Arab untuk memperpanjang gencatan senjata yang berakhir bulan lalu.
Sepertinya akan mudah bagi Rice untuk tetap bekerja melalui telepon ketimbang melakukan lawatan ke kawasan itu sekarang ini, kata Johndroe. (ant) http://www.suaramedia.com
Jurubicara Gedung Putih Gordon Johndroe tidak menjawab secara langsung pertanyaan mengenai apakah AS memikirkan operasi darat dapat dibenarkan atau akan berusaha untuk mencegah serangan itu. "Saya tidak ingin membicarakan mengenai operasi yang belum terjadi ... (Operasi) itu akan menjadi keputusan yang dibuat oleh Israel," katanya kepada wartawan.
"Mulai sekarang, setiap tindakan yang mereka ambil dalam keseluruhan operasi ini perlu menghindarkan jatuhnya korban sipil, dan kita juga perlu meneruskan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza," tandas Gordon.
Presiden AS George W. Bush dan Menlu Condoleezza Rice telah berhubungan secara tetap dengan PM Israel Ehud Olmert dan mengingatkan Israel mengenai kebutuhan (menghindari korban sipil) itu, kata Johndroe.
"Jadi saya kira setiap langkah yang mereka ambil, apakah itu dari udara atau di darat atau apapun sifatnya, merupakan bagian dan paket dari operasi yang sama," katanya.
Rice mengatakan kepada wartawan setelah bertemu Bush bahwa AS sedang bekerja ke arah gencatan senjata yang "dapat bertahan lama dan berkelanjutan" di Jalur Gaza, namun ia sekarang tidak berencana melakukan lawatan ke Timur Tengah untuk mengupayakan gencatan senjata.
"Kami sedang bekerja ke arah gencatan senjata yang tidak akan membolehkan hidupnya kembali status quo yang membuat HAMAS dapat terus meluncurkan roket ke luar Jalur Gaza," kata Rice.
Belum ada sinyal gencatan senjata pada hari ketujuh serangan udara Israel, yang telah menewaskan sedikitnya 424 warga Palestina dan melukai 2.000 orang lagi. Empat warga Israel tewas oleh roket Palestina.
"Jelas bahwa gencatan senjata tidak akan terjadi secepat mungkin, tapi kita membutuhkan gencatan senjata yang dapat tahan lama dan berkelanjutan," kata Rice.
Ia menyatakan HAMAS telah menolak permintaan Arab untuk memperpanjang gencatan senjata yang berakhir bulan lalu.
Sepertinya akan mudah bagi Rice untuk tetap bekerja melalui telepon ketimbang melakukan lawatan ke kawasan itu sekarang ini, kata Johndroe. (ant) http://www.suaramedia.com



Tidak ada komentar:
Posting Komentar